PERBANDINGAN PARTAI BURUH DI AUSTRALIA DAN INDONESIA

PERBANDINGAN  PARTAI BURUH DI AUSTRALIA DAN INDONESIA

(Tugas Final M.K Perbandingan Sistem Politik)

Dosen :Titah Ruslin,S.Ip,M.Si

OLEH  :

Frederickus Kutanggas

45 10 023 005

Ilmu Hubungan Internasional

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS”45”MAKASSAR

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A.     LATAR BELAKANG

Perbandingan sistem politik namun dalam hal ini lebih sering disebut perbandingan politik merupakan suatu studi perbandingan politik diberbagai negara didunia dimana tidak terpusat pada sistem politik itu sendiri melainkan diberikan kebebasan bagi setiap individu pelaku politik internasional untuk membandingkan berbagai aspek kehidupan politik masyarakat baik yang terlembaga maupun tidak terlembaga.

Maka dalam membandingkan salah satu aspek politik ini,saya berpikir perlu untuk menggunakan  teori perbandingan politik  seperi yang di keGabriel A. Almond.Dalam menganalisa system politik, prof. Almond menggunakan tiga konsep dasar yang telah dianggapnya dapat menjelaskan fenomena politik dalam suatu Negara yang mempunyai hubungan interaksi dengan masyarakat yang melingkupinya, baik masyarakat politik domestic maupun internasional. Adapun tiga konsep tersebut antara lain adalah sebagai berikut;

1. system politik

system disini dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya proses interaksi antara organ tertentu dengan masyarakat politik atupun lingkungannya. Dalam hubungan interaksi, tentu terdapat hubungan saling mempengaruhi dalam menentukan suatu kebijakan, seperti aspirasi masyarakat yang disuarakan sebagai tuntutan politik, sehingga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Begitupula dengan suatu organ tertentu yang juga dapat mempengaruhu proses pembuatan kebijakan, terlebih lagi ia adalah instansi Negara atau pemerintahan. Proses interaksi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

2.Struktur politik.

Umumnya struktur yang dimiliki oleh suatu system politik terdapat beberapa kategori seperti, kelompok kepentingan, partai politik, badan peradilan, dewan eksekutif, legislative, birokrasi dsb. Akan tetapi struktur tersebut tidak banyak membantu dalam memperbandingakan satu system politik yang satu terhadap system politik yang lainnya terkecuali struktur politik tersebut berjalan beriringan dengan fungsi dari system politik itu sendiri, atau dengan lain kata struktur dapat efektif dan tertata sejauh fungsinya sesuai dengan system politik yang ada.

3. Struktur dan fungsi.

Apabila kita bias mengetahui bagaimana bekerjanya suatu keseluruhan system, dan bagaimana lembaga-lembaga politik yang terstruktur dapat menjalan fungsi barulah analisa perpandingan politik dapat memiliki arti. Lembaga politik mempunya tiga fungsi sebagaimana yang telah digambarkan oleh prof Almond sebagai berikut;
a. Sosialisasi politik.
Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.

b.Rekruitmen politik.
Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu,pendidikan, dan ujian.

c.Komunikasi politik.
Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam system politik.

Dalam hal ini sebagai penulis tugas final matakuliah perbandingan sistem politik ini,saya  tertarik untuk membandingkan partai politik di indonesia dan di australia,partai yang bagi saya menarik untuk dibandingkan adalah partai Buruh Karena dilihat dari nama dan Latar belakang Partai ini memang jelas bahwa partai buruh di australia dan di indonesia mempunyai Tujuan yang sama yaitu memperjuangkan hak-hak kaum buruh dalam sistem politik dikedua negara ini,namun kenyataan berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwa ternyata partai buruh di australia mampu meraih suara terbanyak dalam setiap pemilihan house of representative(di indonesia  disebut DPR) dalam kata lain partai buruh di australia mampu menguasai Parlemen negara persemakmuran(common Wealth)  tersebut bahkan perdana menterinya beberapa tahunnya berasal dari Partai Buruh,saat ini juga perdana menteri australia Julia Gillard merupakan salah satu Kader daari Australia Labor Party (Parti buruh Australia).

Ini bagi saya penulis merupakan hal yang sangat menarik untuk dianalisa karena jika dilihat dari kehidupan masyarakat

BAB II

PEMBAHASAN

PERBANDINGAN PARTAI BURUH AUSTRALIA DAN INDONESIA

Sebelum membandingkan partai buruh di australia

A.    PARTAI BURUH  DI AUSTALIA (Autralian Labor Party)

Partai Buruh Australia (bahasa Inggris: Australian Labor Party, ALP) adalah sebuah partai politik sayap kiri-tengah Australia. ALP didirikan pada tahun 1891 dan merupakan partai politik tertua yang aktif dalam pemerintahan federal di negara tersebut - partai ini adalah peserta pada pemilu 1901 yang diadakan sesaat setelah Federasi Australia terbentuk. Lawan utama partai ini adalah Partai Liberal, terutama pada tingkat pemerintahan pusat dan negara bagian. Australia Labor P adalah anggota Sosialis Internasional.

Pemimpin ALP saat ini adalah Julia Gillard. ALP memenangi pemilu federal Australia pada November 2007 sehingga akan menggantikan pemerintahan Liberal yang telah berkuasa selama 11 tahun.

Pemimpin ALP

Sejarah singkat

• Chris Watson 1901-08 (Perdana Menteri 1904)
• Andrew Fisher 1908-15 (Perdana Menteri 1908-09, 1910-13, 1914-15)
• Billy Hughes 1915-16 (Perdana Menteri 1915-23, dikeluarkan dari ALP pada tahun 1916 dan membentuk Partai Buruh Nasional)
• Frank Tudor 1916-22
• Mathew Charlton 1922-28
• James Scullin 1928-35 (Perdana Menteri 1929-32)
• John Curtin 1935-45 (Perdana Menteri 1941-45)
• Ben Chifley 1945-51 (Perdana Menteri 1945-49)
• Dr H.V. Evatt 1951-60
• Arthur Calwell 1960-67
• Gough Whitlam 1967-77 (Perdana Menteri 1972-75)
• Bill Hayden 1977-83
• Bob Hawke 1983-91 (Perdana Menteri 1983-91)
• Paul Keating 1991-96 (Perdana Menteri 1991-96)
• Kim Beazley 1996-2001
• Simon Crean 2001-03
• Mark Latham 2003-05
• Kim Beazley 2005-06
• Kevin Rudd 2006-10
• Julia Gillard 2010-saat ini

Sejak pertengahan 1800-an, gerakan buruh Australia telah menjadi perintis dari hak-hak buruh, dengan keuntungan sejarah awal di berbagai bidang seperti pengaturan kerja dan kondisi keamanan, kenaikan upah, delapan jam kerja dalam sehari, istirahat, pemuatan, lembur, dan dibayar cuti melalui berbagai kategori cuti. Mereka juga sukses dengan hak politik, dengan berlakunya UU Pemilu 1893 di New South Wales untuk "satu orang, satu suara". Perempuan mendapat suara di Australia Selatan dari tahun 1893, di Australia Barat dari 1899, dan di seluruh Australia untuk pemilu federal dari 1902.

Buruh selama tahun-tahun awalnya dibedakan oleh pertumbuhan yang cepat dan sukses di tingkat nasional, pertama membentuk pemerintah minoritas di bawah Chris Watson, Perdana Menteri pertama Buruh di dunia, selama empat bulan tahun 1904. Andrew Fisher lain kemudian membentuk pemerintah minoritas 1908-09. Pada pemilihan 1910, Fisher dipimpin Buruh untuk kemenangan. Pemerintah Fisher adalah mayoritas pemerintah federal pertama Australia, yang diselenggarakan mayoritas pertama Australia Senat, dan pertama pihak di dunia pemerintah mayoritas tenaga kerja. Ini adalah kali pertama sebuah partai buruh yang dikontrol setiap rumah legislatif, dan pertama kali dikontrol kedua majelis legislatif bikameral.Cabang-cabang negara juga berhasil, kecuali di Victoria, di mana kekuatan liberalisme Deakinite menghambat partai yang baru berkembang Seluruh kantor cabang yang dibentuk pemerintah negara mayoritas pertama mereka di New South Wales dan Australia Selatan pada tahun 1910, di Australia Barat pada tahun 1911, di Queensland pada tahun 1915 dan di Tasmania pada tahun 1925. Keberhasilan tersebut menghindar pihak sama demokratis dan kerja sosial di negara lain selama bertahun-tahun.

Partai Buruh umumnya didieskripsikan sebagai sebuah partai demokratis sosial, dan konstitusinya menetapkan bahwa itu adalah partai sosialis demokratis.  Partai ini diciptakan oleh, dan telah selalu dipengaruhi oleh, serikat perdagangan, dan dalam prakteknya kebijakan tersebut pada waktu tertentu biasanya yang menjadi kebijakan tentang gerakan buruh yang lebih luas. Jadi pada platform pemilihan pertama Buruh 1901 federal menyerukan Kebijakan putih australia, warga negara dan arbitrasi yang wajib perselisihan industrial. Tenaga Kerja telah di berbagai waktu ditunjang tarif tinggi dan tarif rendah, wajib militer dan pasifisme, White Australia dan multikulturalisme, nasionalisasi dan privatisasi, isolasionisme dan internasionalisme.

ALP(australian labour Partay) mengadopsi nama "Partai Buruh Australia" formal pada tahun 1908, tapi berubah ejaannya menjadi Labor "Buruh" pada tahun 1912. Sementara itu adalah praktik standar dalam Bahasa Inggris Australia baik hari ini dan pada saat mengeja kata kerja dengan "u", partai ini dipengaruhi oleh gerakan buruh Amerika Serikat dan tokoh menonjol dalam sejarah awal partai, Amerika kelahiran Raja O'Malley, berhasil memiliki ejaan "modern". perubahan ini juga membuat lebih mudah untuk membedakan referensi dengan partai dari gerakan buruh secara umum Selanjutnya., ejaan "kerja" telah diterima dalam bahasa Inggris Inggris dan Australia pada periode sebelumnya.

B.     PARTAI BURUH INDONESIA

Website : http://www.partaiburuh.com

Visi

Mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi dalam negara yang menjamin kesejahteraan rakyat (Welfare state), untuk itu perlu dibangun demokrasi, kepastian hukum, HAM, keadilan sosial dan anti diskriminasi melalui upaya yang diantaranya :

1. Mengembangkan dan menata sumber daya manusia dan aspek-aspek perburuhan, hingga mampu mewujudkan kehidupan buruh yang lebih baik dan sejahtera.
2. Mengelola dan mengembangkan politik perburuhan sesuai aspirasi buruh di Indonesia.

Sejarah

BAHWA setelah Indonesia memasuki era reformasi, Indonesia belum keluar dari krisis multidimensi, malah semakin dililit kesulitan. Buruh belum mengalami perbaikan hidup, petani dan nelayan makin menderita dan dunia usaha makin terhimpit. Ini disebabkan tidak ada konsepsi yang jelas dan tidak ada pimpinan yang terpercaya membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi.

Bahwa kenyataannya rakyat menunggu konsepsi, nilai dan pemimpin yang tangguh untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Karena itulah Para Peserta Rapat Kerja Nasional PBSD pada hari saat itu, Minggu, 1 Mei 2005 mendirikan Partai Buruh. Melalui Partai Buruh ini, kami akan membangun kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, dalam negara yang menjamin kesejahteraan rakyat (welfare state) yang nyata melaksanakan demokrasi, menjamin HAM, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan keadilan sosial dan melaksanakan persamaan hak (anti diskriminasi).

Potensi Besar bagi Partai Buruh

ORGANISASI Buruh Internasional atau ILO dalam laporannya tentang tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia tahun 2008 menyebutkan, sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk pengangguran terbuka pada Februari 2008 adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Rendahnya daya adaptasi lulusan sekolah formal dalam memenuhi tuntutan pasar kerja kian menjadi persoalan mengatasi pengangguran (Kompas, 22/8).

Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, di seluruh Indonesia, yang saat ini menjadi buruh, karyawan, atau pegawai, menurut data Badan Pusat Statistik (Februari 2008), adalah 28.515.358 orang. Pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian berjumlah 10.929.337 orang. Jumlah ini pasti bertambah besar jika ditambah dengan jumlah warga di negeri ini yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau berusaha sendiri.

Jika saja Partai Buruh memerhatikan mereka yang hingga kini belum mempunyai pekerjaan, dan meraih suara sepenuhnya dari mereka, sebenarnya sudah cukup bagi partai yang didirikan dan dipimpin Muchtar Pakpahan itu untuk melenggang ke Senayan dan menjadi peserta Pemilu 2014. Dengan mengacu Pasal 315 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, parpol yang meraih 3 persen kursi DPR atau 4 persen kursi DPRD provinsi atau kabupaten/kota, yang tersebar di setengah jumlah provinsi atau setengah jumlah kabupaten/kota se-Indonesia, ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014. Pasal 202 Ayat 1 UU itu juga menegaskan, hanya partai yang meraih minimal 2,5 persen dari jumlah suara yang sah, yang diperhitungkan dalam penentuan kursi di DPR.

Angka 4,5 juta penganggur terdidik, jika bisa digaet seluruhnya oleh Partai Buruh, sudah lebih dari 4,36 juta pemilih (2,5 persen dari jumlah pemilih pada Pemilu 2009 yang terdaftar Komisi Pemilihan Umum, yakni 174.410.453 orang). Jika Partai Buruh bisa meraup 4,5 juta suara penganggur terdidik itu, bisa dipastikan lebih dari 3 persen dari 560 kursi di DPR juga diraih. Angka itu akan lebih tinggi lagi jika Partai Buruh bisa meyakinkan semua penganggur terbuka dan pekerja, termasuk petani di negeri ini.

Namun, hal itu tidak mudah. Selain suara buruh, petani, dan penganggur juga diincar partai lain, Partai Buruh harus diakui masih kurang dikenal publik. Partai Buruh tak bisa leluasa memperkenalkan diri kepada rakyat karena, seperti diakui Muchtar Pakpahan, terkendala dana. Padahal, dana adalah sumber ”napas” parpol dan politisi.

C.    PERBANDINGAN

Berdasarkan deskripsi kedua partai yang berlatar belakang sama yaitu partai Buruh  yang berada di australia yang disingkat ALP(australiaN Labor Party) Dan Partai Buruh yang ada di indonesia disini jelas bahwa sejarah Perkembangan ataupun kiprah partai buruh di australia sunggu sangat lama bila dibandingkan dengan partai buruh yang ada di indonesia,sehingga perjalanan usia partai buruh di Australia mampu membuatnya menguasai Parlemen selama beberapa dekade hingga saat ini perdana menteri Australia adalah merupakan Kader dari partai Buruh.jika dibandingkan dengan indonesia Partai Buruh Di indonesia masih hanya sebuah partai Gurem yang masih mempromosikan dirinya kepada masyarakat Luas tentang eksistensisnya sebagai partai ingin mempunyai visi misi untuk memperjuangkan kepentingan ataupun nasib para buruh di seluruh Indonesia,